KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN SELATAN

Provinsi kalimantan selatan dipimpin seorang gubenur yang bernama Drs. H. RUDY ARIFIN, MM dan wakil gubenur nya yang bernama H. M ROSEHAN NB, SH
Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.
Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19" 33" BT - 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.
Daerah yang paling luas di propinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km².
Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
Luas wilayah propinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut propinsi dibandingkan propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%. Secara rinci luas wilayah dan batas wilayah serta panjang garis pantai dapat dilihat pada tabel 1
Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan adalah: Barito, Tabanio, Kintap, Satui, Kusan, Batulicin, Pulau Laut, Pulau Sebuku, Cantung, Sampanahan, Manunggal dan Cengal. Dan memiliki catchment area sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yaitu Binuang, Tapin, Telaga Langsat, Mangkuang, Haruyan Dayak, Intangan, Kahakan, Jaro, Batulicin dan Riam Kanan.

Perekonomian di Kalimantan Selatan
Empat tahun terakhir, terjadi perubahan positif kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan yang dapat dilihat dari besaran PDRB dengan rata-rata 5,71 persen, tahun 2009, angka kumulatif sampai triwulan III mencapai 5,04 persen dan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, jumlah itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional yakni 4,23 persen.
Sektor pertanian yang masih menjadi sektor andalan di Kalsel terus meningkat dari 5,11 persen tahun 2005 menjadi 6,48 persen tahun 2008. Pertumbuhan sektor pertanian ini terutama ditunjang oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan tahun 2008 adalah 9,96 persen dan subsektor perkebunan tumbuh 4,26 persen.
Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh tetap pada kisaran 7-8 persen. Untuk tahun 2008, komponen pertumbuhan yang besar adalah subsektor pertambangan tanpa migas sebesar 8,14 persen, sedangkan pertambangan minyak dan migas (migas) sendiri tumbuh negatif atau mengalami penurunan sebesar 0,94 persen.

Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, dimana tahun 2005 masih tumbuh 1,49 persen dan terus meningkatkan menjadi 5,73 persen pada tahun 2008.
Nilai tambah perbankan dipengaruhi oleh kondisi moneter dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perbankan serta perkembangan dunia usaha pada umumnya. Selanjutnya subsektor sewa pembangunan juga berperan sebagai pendorong utama dimana tumbuh 8,02 persen.
Dalam kurun waktu tahun 2005-triwulan III tahun2009, komponen konsumsi menjadi pendorong utama ekonomi Klasel (termasuk di dalamnya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan lembaga nirlaba).
Bertambahnya penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2005 peranan komponen konsumsi yang mencapai 57,92 persen meningkat ,menjadi 58,88 persen pada triwulan III mengindikasikan selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan ukuran pasar (masket size).
Peningkatan konsumsi akan permintaan barang dan jasa meningkat dan mendorong produsen dan supplier meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Seiring dengan meningkatnya produksi barang dan jasa terjadi pula peningkatan nilai tambah yang diciptakan, sehingga mengakibatkan perekonomian dapat tumbuh positif.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, peran pemerintah terutama terkait dengan pengeluaran pemerintah (government expenditure) tercermin pada konsumsi pemerintah seperti menigkatnya gaji dan Honor PNS serta bertmbahnya jumlah pegawai dan investasi fisik pemerintah (pembangunan infrastruktur) dalam PMTB.
Kinerja ekspor yang membaik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bahkan semenjak tahun 2005 sampai triwulan III tahun 2009 terndnya terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Kalsel.

Hambatan Pembangunan Daerah
Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional.
Sedangkan pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.
Pemetaan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur seperti; jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda transportasi, dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan pembiayaan infrastruktur dan sumber pembiayaannya.
Pengkajian kerangka regulasi yang ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur

Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.
Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.
Cerminan pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara kita. Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan infrastukturnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya
Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan nasional.
Dengan demikian terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.
Dilihat dari infrastruktur transportasi, pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang dibandingkan dengan transportasi darat.
Pembangunan jalan di pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik investasi.
Pandangan keliru juga terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.
Pada pada sisi lain kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.
Saat ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.
Demikian pula dengan subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.
Pembukan lahan menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya kita juga mengapeal akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
Satu catatan lagi bahwa upaya untuk melakukan perubahan pola pembangunan yang berbasis linier jumlah penduduk mejadi pendekatan berbasis potensi akan mendapat tantangan kuat politisi wilayah padat penduduk yang sudah kemaruk kepenakan. Jangan lupa bahwa mereka adalah mayoritas yang menentukan arah kebijakan.

Produk Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan merupakan daerah yang berada pada urutan ke delapan penyumbang devisa ekspor nonmigas secara nasional dari tiga puluh dua propinsi se-Indonesia. Hal Ini memperlihatkan bahwa perekonomian Kalsel tidak stagnan, tetapi cukup berkembang dan telah membawa dampak pada kemajuan daerah, terutama tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Ekspor nonmigas Kalsel selama lima tahun terakhir periode 2002-2006 memperlihatkan pertumbuhan menggembirakan. Ekspor tumbuh rata-rata 21,55 persen, berada di atas pertumbuhan ekspor nasional yang dipatok antara lima sampai tujuh persen. Bahkan dua tahun terakhir, yaitu tahun 2005 tumbuh 26,24 persen dengan perolehan devisa US $21 miliar. Sedangkan pada 2006, perolehan devisa meningkat menjadi US $26 miliar atau tumbuh 25,51 persen. Prestasi inilah yang menempatkan Kalsel menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor nonmigas terbesar di Indonesia.
Realisasi nilai ekspor nonmigas Kalsel berdasarkan kelompok komoditi pada 2006, mencakup produk karet US $94,1 juta, produk kayu US $284 juta, produk rotan US $8,97 juta, produk perikanan US $11,9 juta, produk tambang US $1,7 miliar dan produk lainnya US $508, 2 juta. Sedangkan realisasi nilai ekspor dari Januari sampai Juli 2007 mencapai US $1,73 miliar, yang disumbang produk karet US $72,6 juta, produk kayu US $302,8 juta, produk rotan US$ 5,3 juta, produk perikanan US $11,1 juta, produk tambang US $1,2 miliar dan produk lainnya US$130,9 juta Show Room-Beberapa produk kerajinan yang dipamerkan di Show Room Dekranasda Kalimantan Selatan, di Jln A Yani Km 5,5 Banjarmasin.
Jika dibandingkan periode Januari hingga Juli 2007 dibandingkan periode yang sama pada 2006 lalu, terdapat kenaikan sekitar 9,22 persen, yakni dari US $1,58 miliar menjadi US $1,73 miliar. Kenaikan juga terjadi pada volume ekspor, yakni dari 36,7 juta ton menjadi 38,6 juta ton atau sekitar 4,5 persen. Kenaikan ini dikarenakan produk kayu yang realisasi ekspornya turun, namun produk polyester plywood bisa mendongkrak ekspor, karena harganya sangat bagus. Industri perkayuan di Kalsel telah memodifikasi mesinnya sehingga lebih efisien dan bisa menghasilkan produk olahan kayu yang nilai jualnya ekonomis. Ekspor yang menggembirakan ini mendorong perkembangan perekonomian Kalsel sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak multiflier effect kemajuan ekspor.

Kerajinan, Komoditas Ekspor Potensial
Produk kerajinan menjadi salah satu komoditas ekspor Kalsel yang potensial dikembangkan, karena produk ini cukup diminati di pasar dunia sehingga permintaannya cukup besar. Namun produk kerajinan hingga kini masih belum mampu memenuhi permintaan pasar, akibat terkendala dengan masalah desain, kualitas produk dan lainnya, termasuk kesulitan memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Lampit- Beberapa Produk kerajian rotan yang berpotensi ekspor dan diminati pasar internasional.
Selain produk kerajinan, komoditas lain yang potensial dikembangkan adalah produk perikanan dan perhiasan, yang ke depan diharapkan bisa menggantikan kontribusi ekspor dari produk pertambangan, khususnya batubara.

Sebenarnya produk kerajinan asal Kalsel, selain produk karet dan kayu masih belum mampu memperlihatkan angka ekspor yang memuaskan, bahkan tidak terdata, namun kenyataannya produk tersebut dipasarkan ke luar negeri. Hal yang sama juga terjadi pada produk kopiah, yang sudah menembus pasar di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Subardjo mengakui, usaha kecil dan mikro (UKM) kini telah merintis pasar ekspor, dengan produk makanan olahan, seperti Virgin Coconut Oil (VCO) ataupun keripik nangka, yang cukup diminati di Malaysia. Untuk membantu produk kerajinan ini menembus pasar ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel, lewat Pusat Pelatihan Promosi dan Ekspor Daerah (P3ED) telah membantu pelatihan bagi UKM, khususnya kerajinan agar bisa memperbaiki kualitas produknya.

Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun 2008, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006  Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengeloan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Dengan mengintensifkan pendapatan dan mengektensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber / potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.



Secara umum Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Realiasi pendapatan daerah tahun anggaran 2008 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.875.512.776.977,701dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.508.420.000.000,001atau 124,34 %. Dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 1.052.276.691.447,707atau 56,10 %, dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 790.997.258.079,006atau 42,17 %, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 32.238.827.451,005atau sebesar 1,73 %.
Adapun bagian pos pos penerimaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
I. Bagian Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan dari PAD mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.052.276.691.447,707dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 779.695.261.002,00 atau sebesar 134,96 % dengan perincian sebagai berikut :
a. Pos Pajak Daerah
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 207.359.243.422,00
2) Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) sebesar Rp. 664.000,00
3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 284.696.611.980,00
4) Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) sebesar Rp. 0,00
5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 403.612.639.600,40
6) Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 4.108.161.610,00
7) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp. 5.169.413.100,00.
Untuk Pos Pajak Daerah tahun anggaran ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.904.946.733.712,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 654.505.892.000,00 atau  sebesar 138,26 %.
Kenaikan Pajak Daerah disebabkan :
1. Semakin baiknya iklim investasi di Kalimantan Selatan terutama dibidang pertambangan batubara dan perkebunan, hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang investasi, hal inilah yang membawa multi player effect kepada perekonomian Kalimantan Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kalimantan Selatan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Semakin mudahnya persyaratan pembelian kendaraan bermotor oleh Lembaga Keuangan.
3. Disamping itu juga kurang memadainya sarana dan prasarana transfortasi umum, sehingga masyarakat cenderung untuk memiliki kendaraan sendiri, terutama kendaraan roda dua (R 2).
Beberapa hal tersebut diatas yang mendorong masyarakat dan pengusaha untuk membeli Kendaraan Bermotor, dampak inilah yang menyebabkan penerimaan pajak daerah terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami peningkatan yang cukup tajam.

b. Pos Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 16.257.320.984,00
2) Retribusi jasa Usaha sebesar Rp. 2.553.063.559,00
3) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 3.296.358.604,00.
Untuk penerimaan dari Pos Retribusi Daerah secara umum telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 22.106.743.147,007dari target  sebesar Rp.20.305.688.700,007atau sebesar 108,87 %.
c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) PD. Bangun Banua sebesar Rp. 1.000.000.000,00
2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 17.645.798.996,00
3) PD. BPR Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 331.419.539,00
4) Asuransi ASKRIDA sebesar Rp. 23.308.749,00.

Untuk penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara keseluruhan realisasi penerimaannya telah melampaui target yaitu Rp. 19.000.527.284,00 dari target sebesar Rp.18.646.830.502,00 atau 101,90 %.
d. Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 47.000.000,00
2) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp. 52.754.161,00
3) Jasa Giro sebesar Rp. 24.205.293.438,70
4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp. 2.844.100,00
5) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyerahan Barang sebesar Rp. 19.123.376,00
6) Hasil Pemeriksaan BPKRI No. 35/S/XIV.6/02/2007 sebesar Rp. 0,00
7) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 7.603.582.272,00
8) Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 0,00
9) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 137.488.709,00
10)Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 225.541.300,00
11)Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp. 15.756.000,00
12)Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan sebesar Rp. 615.112.870,00
13)Penerimaan Yang Tak Tertampung sebesar Rp. 930.215.395,00
14)Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. 1.763.497.800,00
15)Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebesar Rp. 70.604.477.883,00.
Untuk realisasi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.106.222.687.304,70 dari target sebesar Rp. 86.236.849.800,003atau 123,18 %.
II. Bagian Dana Perimbangan
Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2008 telah melampaui target sebesar Rp.790.997.258.079,0023dari target sebesar Rp. 709.341.663.760,005atau 111,51 % dengan perincian komponen penerimaan sebagai berikut :
a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 114.685.226.300,00
2) Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 173.713.824.579,00.
Untuk realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 288.399.050.879,001atau 139,50 % dari target pada APBD  tahun anggaran 2008 sebesar Rp.206.743.445.760,00.


b. Dana Alokasi Umum
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.466.559.207.200,004 telah melampui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 466.559.218.000,00 atau sebesar 99,999998 %.
c. Dana Alokasi Khusus
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 36.039.000.000,00 dengan target perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 36.039.000.000,00 atau sebesar 100,00 %.
III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada komponen penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2008 telah terealisasi sebesar Rp. 32.238.827.451,00 dari target sebesar Rp.19.383.075.238,00 atau 166,32 %.50.000.000.000,0
a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 32.238.827.451,00
1. Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp.32.113.593.451,00
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan sebesar Rp. 125.234.000,00

Faktor Keberhasilan Pembangunan Daerah
Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan merupakan suatu hasil bersinerginya modal sosial masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governanace). Terlepas dari pilihan paradigma pembangunan, apabila ketiga faktor tersebut dapat diarahkan menjadi suatu gerak yang selaras dan seimbang dalam melaksanakan pembangunan, maka keberhasilan suatu daerah akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan advertorial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Laporan Khusus, yang dimuat Banjarmasin Post tanggal 14 April 2008 halaman 6 dalam satu lembar penuh dan berwarna, dengan maksud menunjukkan keberhasilan kepemimpinan masa Gubernur Rudy Ariffin, dengan menunjukkan 8 indikator yang dianggap sebagai keberhasilan. Apakah cukup dan layak 8 indikator tersebut menunjukkan kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan pada masa kepemimpinan Rudy Ariffin, sebagai mana judulnya. Memperhatikan 8 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang bersifat seremonial yang indah dalam bentuk penghargaan; penghargaan dalam bidang pendidikan, penghargaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, dan penghargaan atas keberhasilan dalam kegiatan Gerhan/GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
Indikator penghargaan ini sebenarnya hanya dapat dikatakan sebagai wujud cambukan bagi pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dalam bidang-bidang tersebut, karena penghargaan bisa saja tidak mempunyai korelasi dengan keadaan yang sebenarnya, seperti dalam bidang pendidikan di mana Kalsel harus berusaha menjadikan 21.177 orang tenaga pendidik untuk memiliki kualifikasi layak mengajar. Di samping itu, masih ada manusia Kalsel yang harus ikut program pemberantasan buta huruf sebanyak 44.242 orang dan masih terdapat 7.202 ruang belajar mengalami rusak ringan dan 5.036 rusak berat. Keadaan ini tentu bukan sesuatu yang ringan untuk diatasi dan diselesaikan dalam waktu singkat. Begitu juga dengan kondisi hutan dan lahan Kalsel yang mempunyai lahan kritis lebih dari 500 ribu hektar, sementara rehabilitasi yang dapat dicapai sangat jauh dari pertambahan lahan kritis.
Sedangkan indikator keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan yang mengacu pada Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-3 dari 33 provinsi setelah DKI Jakarta dan Bali, seakan ingin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan sebesar 31,22 persen atau sekitar 994.956 jiwa Rakyat Kalsel pada 2007 berada di bawah garis kemiskinan sudah dapat diatasi. Hal ini terlalu menyederhanakan persoalan kemiskinan di Kalsel, yang seolah hanya dengan membalik telapak tangan, dan terkesan ingin membantah indikator IPM Kalsel yang sangat rendah dengan IKM Kalsel dengan urutan termakmur ke-3 dari 33 provinsi di Indonesia.
Mengatasi kemiskinan sejalan dengan Millenium Development Goals (MDG`s), yang dicanangkan PBB dan Indonesia sudah meratifikasinya. MDG`s menargetkan 2015 kemiskinan harus sudah dapat dihapuskan, sehingga Kalsel masih mempunyai waktu sekitar 7 tahun untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk berupaya menghapus kemiskinan. Kalsel yang mengandung 31,22 persen orang miskin, pemerintahan harus mampu minimal menghapus 4 – 5 % angka kemiskinan setiap tahunnya hingga tahun 2015. Di sini jelas, bukan hanya pemerintahan saat ini saja yang bertanggung jawab terhadap penghapusan kemiskinan, tapi paling tidak pemerintahan provinsi Kalsel saat ini dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut meskipun secara minimal sesuai tahun berjalan.
Dalam indikator IPM, dengan mengatakan bahwa trend IPM yang terus meningkat, terkesan ingin menyembunyikan bahwa Kalsel berada di urutan ke-26 dari 33 provinsi, yang sebenarnya memberikan gambaran betapa rendah dan buruknya berbagai aspek yang diperhitungkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. IPM ini sangat berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga bila rendah lebih menunjukkan pemerintahan dijalankan dengan cara buruk (bad governance). Beberapa berita tentang gizi buruk yang dialamai oleh beberapa bayi, dan diantaranya ada yang sampai meninggal dunia, merupakan suatu pesan bagaimana kondisi bidang kesehatan dan kesejahteraan daerah yang kaya sumberdaya alam ini, salah satunya bayi Naila (4) yang meninggal dalam keadaan gizi buruk yang menjadi headline B.Post tanggal 5 April 2008 dengan “Umur Naila Sudah Sampai” setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Banjarbaru. Hal yang sama dialami M. Fajarudin (1,5) yang meninggal tahun 2007. Kasus gizi buruk juga terjadi di sejumlah daerah Kalsel lainnya, seperti di HST dan Barito Kuala.
Dalam peningkatan produksi beras, yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-2 se-Indonesia dan rangking ke-8 produksi beras nasional, memang patut disyukuri dan dibanggakan, tapi seberapa besar hal tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petaninya. Keadaan petani masih jauh dari kesejahteraan, mereka masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti kelangkaan pupuk dan harga jual yang rendah saat panen.
Dalam bidang ekonomi, dengan indikator meningkat tajam laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan produk domestik regional bruto (PDRB), merupakan indikator kemajuan terbatas pada kalangan tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mampu dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, bisa saja yang kaya semakin kaya sehingga yang miskin bertambah jumlahnya dan semakin miskin. Sehingga dampaknya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas bagi kalangan tertentu saja.
Jadi, indikator-indikator yang dianggap mendukung klaim kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan masa pemerintahan gubernur Rudy Ariffin, cenderung menyembunyikan permasalahan yang sedang dihadapi daerah ini dan permasalahan yang potensial dihadapi pada masa yang akan datang. Indikator-indikator tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang utuh dan gamblang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan juga seakan tidak membuka ruang untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam kemajuan daerah ini. Gubernur Rudy Ariffin harusnya mampu memanfaatkan potensi Unlam dan perguruan tinggi lainnya dalam menganalisis keadaan daerah, program pemerintah baik perencanaan maupun pelaksanaannya, dan tentang indikator-indikator yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa yang masih belum dapat dicapai pemerintah, bukan berarti pemerintahan ini buruk dan gagal, tapi dengan kejujuran akan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka tahu bahwa pemerintahan ini membutuhkan mereka.

Perkembangan Sektor Industri dan Pertanian

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.
Atas dasar pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik.
Prospek perekonomian Indonesia dapat dikatakan baik terutama jika pemulihan ekonomi dunia mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2009. Pada saat krisis global melanda perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat mencapai 4,4% pada Triwulan I-2009 yang didukung terutama oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh 5,8% dan pengeluaran pemerintah. Begitu pula sekalipun ekspor mengalami pertumbuhan negatif lebih dari -20%, namun Neraca Perdagangan dan Neraca Berjalan masih positif, karena pertumbuhan impor negatif lebih besar daripada ekspor. Belakangan ini nilai rupiah dan indeks pasar modal mengalami penguatan signifikan karena prospek perekonomian Indonesia yang dilihat baik dan para investor mulai mengalirkan dananya ke pasar yang diperkirakan memberikan hasil tinggi, terutama di pasar yang sedang berkembang (emerging markets) pasar komoditas.
Penguatan nilai rupiah dan indeks pasar modal diperkirakan masih akan terus berlangsung, sekalipun pada saat tertentu terjadi koreksi. Perkiraan nilai rupiah pada kisaran angka Rp 9500 per US dollar dan indeks pasar modal mencapai 2300 tampaknya tidaklah berlebihan. Begitu pula pasar obligasi mengalami perbaikan singifikan sejalan dengan penurunan CDS (Credit Default Swap) atau asuransi kemungkinan kegagalan kredit menurun tajam dari sekitar 600 basis point menjadi sekitar200 basis point.
Suku bunga juga diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan penurunan inflasi. Tingkat inflasi pada tahun 2009 diperkirakan di bawah 5% dan pada tahun 2010 sekitar 5,5%. Dengan perkiraan inflasi yang rendah ini, besar kemungkinan BI rate akan diturunkan lagi sampai pada kisaran 6,5%. Perbankan masih belum secara signifikan menurunkan bunga pinjamannya, namun langkah perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada paruh kedua 2009 akan membawa penurunan bunga pinjaman secara signifikan. Tentu saja bank akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatiannya.
Kecenderungan peningkatan harga komoditas belakangan ini yang tidak secara signifikan didukung oleh permintaan menunjukkan bahwa investor keuangan masuk ke pasar komoditas dengan harapan pemulihan ekonomi dunia akan berjalan lebih cepat. Tentu saja ada unsur spekulasi didalamnya, namun unsur spekulasi tersebut tidaklah sebesar pada masa sebelum krisis karena perusahaan keuangan tidak lagi dapat melakukan pinjaman (laverage) sebesar pada masa sebelum krisis. Meningkatnya harga komoditas ini tentu saja di sisi lain mulai mengarah kepada kekhawatiran pengaruhnya pada inflasi dan besarnya subsidi BBM pada APBN kita. Namun kekahwatiran ini dapat diatasi jika kita dapat mengoptimalkan keuntungan kita sebagai negara produsen komoditas.
Prospek perekonomian 2010 dapat dikatakan baik. Jika perekonomian dunia mulai pulih, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat kembali ke tingkatan sekitar 6%. Pertumbuhan ekspor, dan tentu saja impor, akan positif lagi. Demikian pula kegiatan investasi dalam maupun luar negeri. Apalagi jika program pembangunan infrastruktur, baik dalam skema kebijakan stimulasi perekonomian, maupun sebagai program yang berkelanjutan dapat mengalami perkembangan yang berarti.
Tantangan perkembangan perekonomian ke depan selain permasalahan pembangunan infrastruktur adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi pada sektor yang lebih mendorong pertumbuhan secara berkesimbangunan dan menciptakan kesempatan kerja yang besar, terutama pada sektor industri manufaktur. Pembangunan infrastruktur telah banyak di bahas, antara lain dengan dua kali infrastrcuture summit, namun pelaksanaannya dapat dikatakan minim. Permasalahannya bukanlah dalam hal pembiayaan tetapi lebih berkaitan dengan permasalahan struktural, seperti pembebasan tanah, tarif, dan kepastian hukum lainnya. Tentu saja kita tidak dapat mengharapkan permasalahan struktural tersebut dapat dipecahkan dengan segera. Namun paling tidak perbaikan yang bertahap akan sangat mendorong perkembangan perekonomian.
Negara berkembang seperti Indonesia dengan PDB yang besar dan jumlah tenaga kerja yang juga besar sangat membutuhkan perkembangan sektor industri manufaktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan dan menciptakan kesempatan kerja yang luas. Pada masa pasca krisis Asia tahun 1998, pertumbuhan sektor manufaktur rendah, karena rendahnya investasi dan produksi. Hanya industri kendaraan bermotor yang dapat dikatakan berkembang dengan optimal. Alasan persaingan berat dengan China dapat dimengerti, namun jika Indonesia dapat memperbaiki lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan industri manufaktur, Indonesia dapat mempunyai tempat tersendiri dalam persaingan dengan China sekalipun.
Permasalahan industri manufaktur selain semakin beratnya persaingan dengan produk dari China adalah berkaitan dengan kekakuan peraturan ketenagakerjaan yang membuat perusahaan industri terutama yang bersifat padat karya kesulitan terutama pada saat keadaan bisnis dan perekonomian mengalami penurunan. Perusahaan menghadapi permasalahan mahalnya biaya kompensasi pemberhentian tenaga kerja. Sebaliknya serikat pekerja menuntut lebih besar terhadap perusahaan. Permasalahan ini hanya dapat di atasi dengan perundingan ke dua belah pihak yang difasilitasi pemerintah.
Perusahaan industri Indonesia masih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain terutama China dalam struktrur biaya, termasuk tenaga kerja. Tantangannya adalah dalam peningkatan produktivitas. Pembiayaan dari perbankan akan mengalir jika perusahaan industri dapat memperbaiki kinerja keuangannya. Tuntutan pada kembali meningkatan tarif tampaknya sulit untuk dipenuhi dengan rezim perdagangan yang semakin bebas sebagai konsekuensi berbagai kesepakatan yang ditandatangani baik dalam WTO maupun berbagai FTA (Free Trade Agreement).
Sektor pertanian harapannya adalah pada semakin memperkuat perkebunan yang berorientasi ekspor, seperti CPO, karet, dan produk perkebunan lainnya. Kecenderungan meningkatnya harga komoditas mendorong perkembangan sub-sektor perkebenunan. Dengan kecenderungan meningkatnya lagi harga komoditas, maka peningkatan produksi pangan juga harus tetap menjadi prioritas agar Indonesia tidak kesulitan pada saat harga pangan tinggi lagi.
Sektor pertambangan yang mengalami perkembangan pesat adalah pertambangan batubara. Namun pertambangan lain termasuk minyak banyak mengalami kemunduran karena rendahnya investasi dan menurunnya produksi. UU Pertambangan yang baru di satu sisi memberikan perhatian lebih besar pada peran pemerintah dan produsen dalam negeri, namun di sisi lain menghambat perkembangan PMA di pertambangan. Selalu yang menjadi tantangan besar adalah menyembangkan peranan PMA dan perkembangan di dalam negeri baik produksi maupun konsumsi. Dengan kecenderungan meningkatnya harga komoditas, investasi di sektor pertambangan, termasuk migas, banyak menarik investor jika lingkungannya mendukung.
Sektor-sektor lainnya yang bersifat non-traded dapat dikatakan sudah dapat berkembang dengan baik tanpa banyak campur tangan pemerintah. Sektor perdagangan, telekomunikasi, konstruksi (perumahan), dan keuangan dapat dikatakan akan terus berkembang dengan mengandalkan dinamika bisnis. Kemungkinan meningkatnya kredit perbankan akan mendorong sektor-sektor tersebut seperti terjadi sebelumnya.
Proses industrialisasi yang terjadi pada masa orde baru yang dilakukan dengan gencar, cepat dan berhasil melakukan transformasi struktural perekonomian Indonesia, ternyata belum mengait ke belakang (backward linkage) ke sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian yang cukup seimbang dibandingkan dengan sektor industri. Ini berakibat pada tertinggalnya sektor petanian dari sektor industri. Tidak saja dalam struktur PDB, tetapi juga juga dalam struktur masyarakat, dimana sampai saat ini masyarakat yang hidup di sektor pertanian (petani) tak kunjung sejahtera dibandingkan masyarakat yang hidup di sektor industri. Nilai tukar petani juga belum membaik. Produktivitas dan efisiensi yang rendah, serta sikap mental dan budaya yang masih tradisional membawa kelompok masyarakat ini dalam ketertinggalan (Arif Satria, 1997).
Transformasi struktural bukan berarti meninggalkan sektor pertanian menuju sektor industri, tetapi menjadikan pangsa sektor industri terhadap PDB yang lebih besar dari sektor pertanian, yang disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri yang lebih tinggi akibat faktor eksternalitas industrialisasi yang lebih besar. Transformasi struktural yang telah dicapai di atas, akan kurang berarti apabila masih menyisakan adanya ketimpangan antarsektor atau ketertinggalannya suatu sektor dalam pembangunan. Karena proses pembangunan adalah proses yang saling mengkait antara satu sektor dengan sektor yang lain. Ketertinggalan suatu sektor dalam pembangunan akan mengakibatkan pertumbuhan pembangunan yang tidak seimbang dan tidak kokoh. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998. Sektor industri mengalami keterpurukan yang dahsyat, sementara sektor pertanian – sektor yang tertinggal itu – sebagian besar masih mampu bertahan.
Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu:
1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, seperti: industri tekstil, industri makanan dan minuman;
2. Sebagai negara agraris (kondisi historis) maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu, ketahanan pangan yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik;
3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non-pertanian (industri).
4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan ekspor maupun substitusi impor (Tambunan, 2001).
Dalam studi ini, penulis mencoba mendekati dengan sisi yang agak berbeda. Penulis memfokuskan kepada besaran ekspor pertanian dan non-pertanian serta pengaruhnya terhadap perekonomian yang diukur dengan produk nasional bruto. Nilai ekspor diambil karena memiliki kelebihan setidaknya produk yang diekspor adalah produk-produk yang memang dibutuhkan pasaran dunia dan mampu bersaing secara kualitas dan harga. Nilai ekspor pertanian adalah yang sesuai dengan klasifikasi yang dilakukan oleh BPS.
Ekspor non-pertanian (migas, industri dan lain-lain) telah memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding ekspor pertanian pada tahun 1981. Dan kemudian mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 1996 dan meninggalkan nilai ekspor pertanian yang mengalami peningkatan dengan nilai yang jauh lebih kecil. Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan peningkatan yang sangat drastis dari ekspor menurut harga berlaku yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar. Namun pada tahun 1998, terjadi penurunan drastis sebagai akibat krisis ekonomi tersebut dan kembali meningkat setelah tahun 1998. Jika dilihat menurut harga konstan 2000, ekspor pertanian stagnan cenderung meningkat, sedang ekspor non-pertanian mengalami peningkatan drastis sampai tahun 1997, kemudian turun drastis di tahun 1998 dan cenderung konstan setelah tahun 1998.
Selanjutnya akan diuraikan secara singkat perjalanan ekonomi Indonesia yang mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi, baik selama periode stabilisasi dan rehabilitasi (1967-1972), zaman keemasan minyak (1973-1982), fase gejolak eksternal (1983-1986), era kebangkitan ekspor non migas (1987-1996) maupun fase krisis ekonomi (1997-2003).
Selama periode stabilisasi dan rehabilitasi, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7,23% setahun, dengan angka pertumbuhan terendah tercatat tahun 1967 (2,29%) dan tertinggi tahun 1969 (11,11%). Sedangkan dalam periode 1973-1982, perekonomian Indonesia mengalami zaman keemasan minyak akibat gejolak eksternal berupa kenaikan harga minyak yang sangat tajam di pasaran dunia yang dapat dinyatakan sebagai titik awal terciptanya angka pertumbuhan yang relatif tinggi, dimana rata-rata mencapai 7,37% setahun.
Pada fase gejolak eksternal (1983-1986), Indonesia dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit: pertumbuhan ekonomi merosot drastis menjadi hanya 4,88% per tahun. Menurut Sundrum (1988), faktor internal yang menjadi penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut adalah menurunnya pengeluaran pemerintah, investasi dan impor.
Sejak tahun 1987 Indonesia terus menempuh berbagai kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya kembali meningkat dari 4,93% (1987) menjadi 8,21% (1995) dan 7,82% (1996). Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1987-1996 pulih hingga 6,90% per tahun.
Memasuki triwulan ke-4 tahun 1997, Indonesia diguncang oleh krisis moneter yang diakibatkan oleh menurunnya nilai tukar terhadap dollar Amerika. Krisis nilai tukar berlanjut menjadi krisis ekonomi, industri banyak yang gulung tikar yang bermula dari ketidakmampuan membeli bahan baku impor dan krisis perbankan. Krisis ini memberi dampak yang teramat buruk pada tahun 1998 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 13,3%, dan mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merambat naik, 0,79% pada tahun 1999, 4,92% pada tahun 2000 dan kemudian bergerak pada kisaran 4% – 4,5% sampai dengan tahun 2003.

Tugas Wawancara (Softskill)

PT. TIKI INDONESIA

PT TIKI sebelumnya dikenal sebagai CV Titipan Kilat. Didirikan pada tanggal 1 September 1970 dengan Soeprapto dan Mrs Nuraini Soeprapto sebagai pendiri dan pemegang saham. Pada 1972, kegiatan usaha TIKI sudah mencapai kota-kota Pangkal Pinang (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur) dengan jumlah armada dan personil.

Pada tahun 1972, perusahaan mengalami restrukturisasi manajemen dengan bekerja sama dengan (Alm) Irawan Saputra, Gideon Wiraseputra, dan Raphael Rusmadi, yang kemudian menjadi pemegang saham. Bersama dengan perkembangan perekonomian negara.

TIKI menjadi lebih kuat dan secara bertahap mendirikan cabang baru di provinsi-provinsi. Hanya dalam waktu satu setengah tahun, TIKI bisa melayani semua tempat di seluruh bangsa.

Untuk menjamin pelayanan yang terbaik, Hari ini, TIKI memiliki poin melayani lebih dari 800 mampu mencapai berbagai tujuan dalam negeri dan luar negeri. Dengan dukungan ribuan sumur personil terlatih dan armada transportasi yang tersebar di seluruh nusantara, TIKI adalah pemimpin dalam industri ekspres udara di Indonesia.

PT TIKI didukung oleh PT Titipan Kilat Suprapto sebagai unit anak perusahaan untuk kargo yang menangani Domestik dan Internasional udara, laut dan darat freight forwarding, serta bergerak, ekspor dan jasa impor. TIKINDO dan TIKITA yang menangani setiap perjalanan jasa terkait baik domestik maupun internasional.

Kegiatan TIKI telah meningkat secara signifikan dan telah membentuk cabang baru di provinsi-provinsi.

Dengan perusahaan strategi "fokus" - sebuah konsistensi dalam industri ekspres udara selama lebih dari 38 tahun perusahaan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan diwujudkan melalui sistem kerja berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Reorganisasi internal terus dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam sistem perdagangan ekonomi global.

Saat ini, TIKI memiliki kantor utama dilengkapi dengan satu set baru fasilitas pendukung modern yang membentuk peralatan udara standar modern ekspres untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan setiap paket atau dokumen tanpa alasan untuk khawatir.

Setelah melalui lebih dari 36 tahun dalam pelayanan, TIKI sangat memahami harapan dan ekspektasi dari pelanggan yaitu: keamanan, efisiensi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan setiap paket. Dengan filosofi untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, TIKI telah mengatasi banyak kendala dalam perjalanan dan telah mengambil setiap kesempatan yang terjadi di pasar nasional maupun pasar internasional.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional dan dengan dukungan dari semua personil termotivasi dan berdedikasi, kami akan mewujudkan motto kami:

"Express Indonesia Perusahaan Pilihan"

Dengan lebih dari 38 tahun pengalaman, Kami memahami harapan pelanggan kami: keamanan, efisiensi, fasilitas, dan tanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman.

TIKINDO Logistik - Jasa Kiriman Barang menawarkan Franchise / Waralaba di Indonesia pada Industri Jasa, terutama di Logistik dan Distribusi, Freight Forwarding, Pergudangan dan Memindahkan Service.

TIKINDO Logistik bertujuan untuk membawa lebih banyak pelayanan yang efisien dan kompetitif dalam industri forwarding kurir dan pengiriman, baik di dalam negeri di Indonesia dan seluruh dunia, PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik) anggota dari TIKI Group telah didirikan pada Maret 2001.

Keahlian kami di PT. TIKI Indonesia (TIKINDO logistik) adalah kombinasi dari pengalaman panjang dalam bisnis forwarding distribusi dan pengiriman yang dibangun di beberapa pemain internasional kunci seperti FedEx dan Airborne Express dan pengalaman dari beberapa pemain domestik. Keahlian ini menjadi lebih kuat dengan keuntungan kita bisa memobilisasi dari manajemen dan pengetahuan yang dibawa oleh tim dengan berbagai latar belakang akademis yang sangat baik lulus internasional dan domestik. Didukung oleh mereka keunggulan termasuk jaringan internasional telah dibangun selama ini kita percaya bahwa kita dapat memuaskan pengiriman layanan dalam kecepatan dan tepat waktu.

Layanan kami mencakup jasa distribusi baik dan pengiriman barang, baik juga untuk pengiriman domestik dan internasional. PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik) juga menyediakan solusi untuk logistik, karena hal ini menjadi faktor penting untuk efisiensi biaya dalam industri.

PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik) sebagai Logistik Perusahaan memiliki ruang lingkup pelayanan, termasuk:

1. Express Delivery
2. Distribusi Domestik
3. Pergudangan
4. Logistik Proyek
5. Relokasi dan Pameran

Kami adalah khusus utama Courier Service / Cargo / Proyek / alat berat forwarder dan penyedia ekspedisi. Perusahaan ini telah menangani telekomunikasi dan proyek-proyek non-telekomunikasi, serta berbagai barang diproduksi lainnya dan alat berat di seluruh dunia dan wilayah Indonesia dalam negeri.

Jasa Distribusi

Distribusi domestik dan internasional telah menjadi pendukung bisnis PT. TIKI Indonesia (TIKINDO Logistik) sejak awal. Hal ini disebabkan Jaringan yang telah dibangun melalui cabang di 70 kota besar di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang mencakup hampir semua kota-kota besar. Layanan kami menjadi lebih handal untuk setiap pengiriman Internasional karena kita juga memiliki agen kami terletak di Singapura dan Malaysia sebagai satu pusat atau hub distribusi dan bisnis ekspedisi muatan di kawasan Asia Pasifik. Lebih dari itu kami telah membentuk jaringan agen internasional sebagai mitra kami yang tersebar dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, India, Korea, Abu Dhabi dan Vietnam di Asia ke Inggris, Perancis, Italia di Eropa dan ke Amerika Serikat (North Amerika).


Freight Forwarding Jasa

Sebagai usaha perdagangan dalam jaringan global menjadi lebih penting, TIKINDO Logistik suka berkontribusi untuk bisnis ini semakin meningkat dengan meningkatkan pergerakan barang di ASEAN (Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara) kawasan melalui ASEAN Free Trade Agreement pada tahun 2003 dan bisnis peningkatan dan kerjasama industri antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC).

TIKINDO Logistik telah cukup freight forwarding jaringan yang luas di seluruh dunia. Tim kami profesional kargo menyediakan layanan global dan keahlian lokal untuk memastikan clearance repot-bebas bea cukai dan kecepatan dari pintu ke pintu atau bandara-bandara-untuk memberikan. Selain menawarkan forwarding Logistik TIKINDO freight laut, pergudangan dan layanan break-bulk. Seperti layanan lain, TIKINDO Logistik memantau semua pengapalan kargo setiap berhenti di tengah jalan, di mana saja di seluruh dunia melalui sistem pelacakan dan pelacakan. Layanan kami freight forwarding baik dalam pengiriman udara dan laut meliputi beberapa klasifikasi:

Layanan Logistik

Dalam LOGISTICS cepat dunia kita bergerak dan kompetitif - pasokan cepat dan efisien dan pergerakan barang dan peralatan - telah menjadi elemen penting dari keberhasilan untuk setiap bisnis. TIKINDO Logistik sekarang menggunakan pengalaman dan jaringannya di seluruh dunia dari kantor-kantor untuk menawarkan layanan logistik baru untuk klien.

PT TIKINDO beberapa bulan ini baru membuka cabang baru di daerah Mangga Dua Square. Pemilik cabang baru tersebut adalah : Ir.R. Bonifasius, Nursuhud, Ahmad Junaidi, dan Rendy Dadi Viansyah. Gaji rata-rata karyawan PT.Tikindo cabang mangga dua adalah Rp 1.100.000,- plus hasil keuntungan dari pengiriman tersebut, setiap karyawan menerima 5% dari hasil pengiriman barang dari klien.



narasumber : Rendy Dadi Viansyah

Tugas Studentsite

Tentang BAAK

KEGIATAN PERKULIAHAN
1.1. UMUM
Sejak awal berdirinya pada 7 Agustus 1981, STMIK Gunadarma telah
menerapkan sistem Satuan Kredit Semester atau SKS dalam pelaksanaan
pendidikannya dan berlanjut sampai sekarang dengan pemekarannya menjadi
Universitas Gunadarma. Hal ini diperkuat dengan SK No.41/U/ 1984 tentang
berlakunya keputusan Mendikbud No. 0211/U/1982 bagi Perguruan Tinggi
Swasta, SK Mendikbud No. 0331/0/85 tentang Peralihan Program Pendidikan dari
Sistem Paket ke Sistem Kredit Semester.

1.2. BATASAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban
penyelenggaraan program lembaga pendidikan dalam satuan kredit. Satuan
terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang harus
diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan disebut semester. Satu
semester setara dengan 18-20 minggu kerja atau kegiatan akademik, termasuk
didalamnya 2-3 minggu berbagai kegiatan evaluasi. Penyelenggaraan
pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan kuliah, praktikum, kerja
lapangan dan bentuk kegiatan lain yang disertai dengan nilai keberhasilannya.
Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa, besarnya keberhasilan kumulatif mahasiswa serta besarnya usaha
penyelenggaraan pendidikan bagi dosen dan lembaga untuk satu semester
dinyatakan dalam satu Satuan Kredit Semester (SKS).
Satu sks untuk perkuliahan ditentukan oleh beban kegiatan mahasiswa
yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu, yaitu :
1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, seperti bentuk kuliah
atau diskusi.
2. 60 menit acara kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak
terjadwal tetapi direncanakan oleh pengajar, seperti membuat pekerjaan
rumah atau menyelesaikan pemecahan soal, diskusi kelompok,
penulisan makalah/laporan tertulis. Di sini meliputi pula kegiatan selama
4 jam/minggu untuk diskusi dosen dengan mahasiswa di luar jam kuliah
untuk membicarakan bahan pelajaran yang diberikan
3. 60 menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan studi yang harus
dilakukan mahasiswa secara mandiri seperti membaca buku acuan dan
buku anjuran, telaah pustaka, persiapan dan latihan untuk pematangan
materi bahasan perkuliahan dan lain-lain

1.3 TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER
Penerapan Sistem Kredit Semester dalam penyelenggaraan
pendidikan di Universitas Gunadarma bertujuan untuk :
1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan
studinya dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu
untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan
kemampuan masing-masing.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam
mengorganisasi kegiatan seefisien dan seefektif mungkin.
4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi
serta kebutuhan masyarakat.
5. Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit antar jurusan atau
antar program studi dalam lingkungan Universitas Gunadarma dan antara
Universitas Gunadarma dengan Perguruan Tinggi lain.
6. Memberikan kemungkinan terjadinya masukkan dan keluaran jamak/multi
entry dan multi exit.

1.4. BEBAN STUDI MAHASISWA
Dengan dinyatakan 1 sks setara dengan sekitar tiga jam kerja, maka
dalam satu semester dapat ditentukan beban yang ditempuh oleh seorang
mahasiswa. Untuk jenjang pendidikan S1 besarnya beban studi adalah 152 sks
dan jenjang pendidikan D3 ditentukan antara 110-120 sks, seyogyanya beban
mahasiswa untuk satu semester berkisar antara 16-20 sks atau rata-rata 18
sks. Tiap tahun akademik terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Di
awal semester ganjil pada tahun pertama, seorang mahasiswa memulai
studinya dengan jumlah yang ditetapkan oleh Universitas Gunadarma, yaitu
berkisar antara 18-20 sks.

1.5. MATA KULIAH
Setiap mahasiswa diharuskan mengikuti semua mata kuliah wajib yang
tercantum dalam kurikulum. Tujuannya agar para lulusan yang dihasilkan dapat
mencerminkan citra bangsa dan dapat berciri tamatan Universitas Gunadarma.
Untuk mencapai tujuan tersebut dan menjabarkannya ke dalam kurikulum,
maka disusun sejumlah Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (HM), Mata
Kuliah Perilaku Berkarya (PB), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (AK), Mata Kuliah
Keilmuan dan Ketrampilan (IT), serta Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
(PP). HM, PB, AK, IT dan PP wajib diambil oleh setiap mahasiswa.
Dalam Sistem Kredit Semester (SKS), tiap mahasiswa mendapat
kesempatan mengembangkan diri sesuai dengan minatnya. Adanya sejumlah
mata kuliah pilihan dalam kurikulum (MKP), diharapkan dapat merangsang
mahasiswa memperluas pandangannya atau memperdalam bidang ilmu yang
dikajinya.

1.6. SANKSI AKADEMIK
Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak
untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk menjamin
tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan
diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses
pendidikan wajib mentaati semua ketentuan akademik serta administrasi
akademik dan tata tertib kehidupan kampus.
Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus,
maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi
akademik sesuai dengan etika pendidikan.
Sanksi akademik ialah hukuman akademik yang dikenakan kepada
mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ketertiban kampus
maupun pelanggaran administrasi dan akademik.
Sanksi akademik dapat dikenakan terhadap perbuatan :
a. Ketetapan atau pernyataan tidak benar yang ditulis dalam formulir biodata
akan dikenakan teguran lisan dan tertulis.
b. Memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran
atau dikeluarkan dari Universitas Gunadarma.
c. Yang tidak melakukan kewajiban keuangan tepat pada waktunya tidak
diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
d. Yang tidak melakukan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik
tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester
bersangkutan.
e. Apabila yang bersangkutan memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan
akademik, perkuliahan dan ujian maka yang bersangkutan dianggap
tidak hadir.
f. Mahasiswa yang telah mengisi KRS, tetapi tidak mengikuti kegiatan
akademik, dan tidak cuti akademik, pada akhir semester akan
memperoleh nilai E untuk semua mata kuliah yang direncanakan dan
diperhitungkan dalam IP.
g. Mahasiswa yang mengganggu tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan
dari ruang kuliah dan berakibat negatif bagi nilai mata kuliah bersangkutan.
h. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan,
akan dikenakan sanksi :
1) Teguran
2) Tidak diperbolehkan mengikuti ujian
1) Ujian dibatalkan dan memperoleh nilai E
i. Pemalsuan akademik seperti penyontekan, jiplakan skripsi dan lain-lain, dan
semua bentuk kecurangan akademik baik yang dilakukan dalam mengikuti
perkuliahan maupun dalam ujian dapat dikenakan tindakan :
1) Pembatalan ujian atau skripsi
2) Dikeluarkan dari Universitas Gunadarma
j. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau yang merusak
kehidupan kampus akan dikenakan tindakan :
1) Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik
2) Diserahkan kepada yang berwajib
3) Dikeluarkan dari Universitas Gunadarma

BAB II
ADMINISTRASI KEGIATAN PERKULIAHAN
2.1. ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
Pelaksanaan SKS yang baik memerlukan ketaatan segenap unsur yang
terlibat, yaitu : mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi, terhadap jadual
kegiatan pendidikan yang telah ditentukan, di antaranya : perkuliahan, ujian,
memasukkan nilai ujian kepada Bagian Pengembangan Sistem Manajemen
Akademik On-line (PSMA On-line).
Untuk keperluan penyelenggaraan administrasi Sistem Kredit Semester
tersebut, telah dibentuk Bagian Sistem Akademik On-line.
Ada tiga kegiatan utama dalam proses pemanfaatan Sistem Akademik On-line,
yakni :
1. Tahap pendaftaran ulang mahasiswa lama
2. Tahap pengisian KRS
3. Tahap pencetakan DNS
2.2. TAHAP PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA
Mahasiswa datang ke Bagian Sistem Akademik On-line dengan
membawa formulir daftar ulang yang sudah diisi, dan sudah menentukan periode
pembayaran uang kuliah. Pada saat ini, mahasiswa harus menunjukkan tanda
pengenal mahasiswa berupa KTM atau KRS bagi yang aktif, dan surat
keterangan cuti bagi yang cuti.
Di Bagian Sistem Akademik On-line, mahasiswa melakukan daftar
ulang langsung di terminal komputer, dan saat itu juga mahasiswa menerima
blanko pembayaran uang kuliah. Selanjutnya, dengan blanko pembayaran uang
kuliah ini mahasiswa dapat membayar uang kuliah di Bank yang ditunjuk Sekolah.
Adapun persyaratan dan prosedur daftar ulang adalah sebagai berikut:
A. Syarat Pendaftaran Ulang
1. Berpakaian sopan dan harus bersepatu.
2. Membawa tanda pengenal berupa KTM atau KRS yang masih berlaku.
3. Membawa formulir daftar ulang yang telah diisi dengan benar dan telah
berkonsultasi dengan Orang Tua/Wali untuk menentukan periode
pembayaran uang kuliah semester berikutnya.
4. Datang sesuai jadual yang telah ditentukan (tidak melayani mahasiswa yang
terlambat).
Jadual diumumkan di 'mading online' & di seluruh kampus Gunadarma.
5. Khusus mahasiswa yang Cuti atau Tidak Aktif, dan akan aktif semester
depan diwajibkan untuk Daftar Ulang, dengan syarat membawa fotocopy
Surat Cuti/Surat Tidak Aktif yang diperoleh dari BAAK.
6. Mahasiswa tingkat akhir yang tidak mempunyai kelas lagi dan belum lulus
sidang ujian PI atau sidang ujian Sarjana, diwajibkan untuk Daftar Ulang.
B. Prosedur Pengisian Daftar Ulang
1. Sebelum masuk ruang online, mahasiswa harus memperhatikan cara
pengisian Daftar Ulang yang ditempel pada kaca ruang online.
2. Mahasiswa masuk ruang online melalui pintu 2 (pintu tengah) dan
menyerahkan formulir pendaftaran ulang di counter untuk diperiksa oleh
petugas, serta menunjukan tanda pengenal berupa KTM atau KRS
3. Setelah formulir diperiksa dan diberi tanda/cap oleh petugas, mahasiswa
mengambil kembali formulir tersebut, kemudian mahasiswa langsung menuju
terminal komputer dan mengisi sendiri "dengan benar".
Jangan tinggalkan komputer yang anda gunakan sebelum ada tampilan di
layar monitor sebagai berikut : "ANDA DIPERSILAHKAN KE LOKET
UNTUK MENGAMBIL BLANKO PEMBAYARAN UANG KULIAH"
4. Selesai mengisi data di komputer, mahasiswa langsung menuju loket untuk
mengambil blanko pembayaran uang kuliah dengan menunjukkan formulir
daftar ulang yang telah diperiksa/ diberi cap.
5. Periksa dengan teliti blanko yang anda terima.
2.3 TAHAP PENGISIAN KRS
Mahasiswa, baik yang sudah membayar uang kuliah maupun yang
belum, datang ke Bagian Sistem Akademik On-line untuk melakukan proses
pengisian KRS langsung di terminal komputer, didampingi Penasehat Akademik
(PA) On-line. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah,
menerima KRS dan KTM saat itu juga, sedangkan bagi yang belum membayar
uang kuliah, dapat mengambilnya setelah menunjukkan tanda bukti setoran
Bank.
Pengertian Kartu Rencana Studi (KRS)
Kartu Rencana Studi atau lebih dikenal dengan KRS adalah kartu yang
berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu
semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa (NPM, Nama, Kelas, Fakultas,
Jurusan, Jumlah Semester dan Tahun Akademik yang diikuti), Kode Mata Kuliah,
Mata Kuliah, SKS dan Kelas yang diikuti. KRS berlaku/sah, jika ada pas foto
mahasiswa yang bersangkutan dan cap Universitas.
KRS merupakan bukti seorang mahasiswa aktif pada semester yang
bersangkutan dan berfungsi sebagai Kartu Peserta Ujian (KRS wajib dibawa setiap
kali mengikuti ujian). Pengisian KRS dilakukan oleh setiap mahasiswa secara
langsung di PSMA-Online pada setiap awal semester.
Adapun syarat, prosedur, tata cara dan contoh tampilan pengisian KRS adalah
sebagai berikut :
1. Syarat Pengisian KRS
1. Berpakaian sopan dan harus bersepatu.
2. Membawa lembaran Formulir Rencana Sudi (FRS) yang sudah
dibagikan dan diisi.
3. Membawa pas photo hitam-putih atau bermawana terbaru (tidak bekas)
dengan ukuran 3X4 sebanyak satu lembar. Untuk pria berambut
panjang, harap photo dengan rambut diikat rapi.
4. Membawa blanko pembayaran kuliah warna merah (bagi yang
membayar lunas maupun yang membayar cicil). Mahasiswa yang belum
membayar uang kuliah atau tidak membawa blanko, boleh mengisi KRS
dengan syarat membawa KTM atau KRS semester sebelumnya, tetapi
KRS & KTM baru belum dapat diambil.
5. Pengambilan KRS & KTM bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat
butir 2, 3 dan 4 dapat dilakukan dari pukul 08.00 wib s/d 09.00 wib
selama berlangsung kegiatan pengisian KRS. Diharapkan para
mahasiswa tidak lupa membawa persyaratan butir 2, 3 dan 4.
2. Prosedur Pengisian KRS
Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu
menerima FRS, FRS berisi mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang
bersangkutan sesuai dengan Fakultas, Jenjang / Jurusan, dan Kelas, setelah
FRS diisi, mahasiswa melakukan pengisian sesuai jadual yang telah
ditentukan. Jadual pengisian KRS dapat dilihat pada papan pengumuman
yang berada pada setiap lokasi kampus, diruang PSMA on line atau pada
situs http://baak.gunadarma.ac.id
1. Sebelum pengisian/memasuki ruang on-line (Kampus E Kelapa Dua,
Gedung 1 lt.1) harap diperhatikan cara pengisian KRS dan siapkan
persyaratannya.
2. Masuk dari pintu bertuliskan "MASUK" sesuai dengan jadual yang
ditentukan (lihat jadual kelas pengisian di papan pengumuman atau di
kaca ruang on-line).
3. Langsung menuju counter untuk cek blangko berwarna merah (bagi
yang sudah bayar), bagi yang belum dapat menunjukkan KTM atau KRS
sebelumnya kepada petugas pengecekan.
4. Selesai blangko dicek, blangko merah atau KTM/KRS semester lalu
diserahkan kembali oleh petugas cek blangko kepada mahasiswa.
Mahasiswa langsung ke terminal komputer aktif untuk mengisi KRS.
5. Selama pengisian KRS, bila terdapat hal yang kurang jelas dapat
dikonsultasikan kepada Bapak/Ibu Penasehat Akademik (PA) yang
bertugas.
6. Selesai pengisian KRS (pada tampilan terakhir "Data anda sudah
benar? (Y/T)_" dan dijawab "Y"), maka mahasiswa langsung keluar
melalui pintu bertuliskan "KELUAR".
7. Mahasiswa diharuskan menunggu di koridor, sampai dipanggil namanya
untuk mendapatkan KRS dan KTM dengan membawa pas photo (sesuai
dengan butir 3 persyartan pengisian KRS).
Prosedur pelaksanaan kegiatan KRS dijabarkan pada bagan berikut ini :
BAAK Mahasiswa PSMA
FRS FRS yang
telah diisi
Blanko uang
kuliah yang
telah dibayar
(blanko) merah)
*
Cek blanko
uang kuliah
Pengisian mata
kuliah yang akan
diambil
Cetak KRS
KRS

Berikut ini akan disebutkan kelebihan-kelebihan BAAK Online Universitas Gunadarma :

ü Tidak perlu repot

ü Menghemat waktu

ü Hemat biaya & tenaga

ü Cepat dan akurat

1. Tidak perlu repot

Dengan adanya layanan BAAK Online, para mahasiswa tidak perlu datang berdesak-desakan untuk mengantri mendapatkan informasi. Cukup sekali Klik dari Notebook/PC masing-masing mahasiswa, dan mereka dapat mendapatkan informasi yang mereka cari

2. Menghemat waktu

BAAK Online membantu para mahasiswa mencari informasi seputar administrasi akademik dengan cepat. Jika dibanding dengan BAAK Manual yang mencari informasi lebih lambat, BAAK Online adalah solusi yang terbaik untuk masalah ini.

3. Hemat biaya & Tenaga

Dengan menggunakan layanan BAAK Online, anda tidak perlu menghabiskan biaya dan tenaga yang terlalu banyak. Pikirkan juga jika anda seorang mahasiswa Salemba. Jika ia membutuhkan informasi mengenai pengurusan cuti akademik. Maka prosedurnya harus dilihat dulu di BAAK. Jika dia harus ke BAAK, maka ia akan menghabiskan uang ataupun tenaga.

Jika ia hanya menggunakan layanan BAAK Online, maka ia hanya perlu duduk manis di depan layar Notebook/PC tanpa perlu membuang tenaga dan biaya yang terlalu mahal

4. Cepat dan akurat

Pencarian dengan layanan BAAK Online mempunyai tingkat kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Jika anda mencari informasi secara manual dengan otomatis, maka hasil yang lebih cepat didapat adalah hasil secara otomatis. Hal ini disebabkan karena yang bertugas mencari informasi yang anda butuhkan adalah mesin. Sehingga hasil yang didapatkan akan lebih cepat

2. Kekurangan BAAK Online

Kekurangan layanan BAAK Online adalah sebagai berikut :

Þ Terkadang server suka Down

Þ Koneksi yang lambat membuat informasi yang diterima juga lambat

Þ Pemberian informasi yang diberikan terkadang kurang memuaskan

1. Terkadang server suka Down

Masalah seperti ini adalah masalah yang umum dan terkadang juga terjadi bukan hanya di Indonesia. Masalah ini adalah yang wajar dan masih dapat dimaklumi

2. Koneksi yang lambat membuat informasi yang diterima juga lambat

Masalah ini lebih menjurus kearah provider internet yang bersangkutan. Masalah ini juga bisa diakibatkan oleh server. Server yang kelebihan beban dapat membuat transfer informasi menjadi lamban.

3. Pemberian informasi yang diberikan terkadang kurang memuaskan

Terkadang informasi yang diberikan oleh layanan BAAK Online kurang tepat sasaran dan kurang memuaskan. Terkadang informasi yang diberikan kurang jelas sehingga ketika mahasiswa melihat informasi tersebut bukannya menjadi hilang pertanyaan dalam dirinya, malahan makin bertambah pertanyaan dalam dirinya

sumber ==> http://baak.gunadarma.ac.id

Tugas Pengantar Bisnis Season 2

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Tidak ada perbedaan siginifikan antara BUMD dan BUMN kecuali bahwa BUMN dikelola oleh Departemen / Kementerian BUMN atau pusat, sedang BUMD dikelola pemerintah daerah.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Undang-undang No. 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004
adalah bahwa perwujudan otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah: (a)
mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah; (b)
melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi
daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota serta daerah perdesaan; dan (c)
mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan
mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan
investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya
dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan
umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PADnya.
Dan BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan
perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbgai jasa dan usaha
produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan,
perparkiran, percetakan, dan lain-lain.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
Sebagai sumber pemasukan negara
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Tujuan Pendirian BUMD:
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
Mengejar dan mencari keuntungan
Pemenuhan hajat hidup orang banyak
Perintis kegiatan-kegiatan usaha
Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah


sumber : wikipedia.org

Tugas Pengantar Bisnis (Soft Skill)

Assalamu ‘alaikum wr.wb
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dah hidayah-Nya serta serta nikmat-Nya yang tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang berupa artikel guna memenuhi persyaratan nilai tugas mata kuliah Pengantar Bisnis. Semoga artikel yang saya buat berguna bagi pembaca dan bisa diterima .

MANAJEMEN UMUM
Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengendalikan, mengatur, menjalankan, mengemudi, memimpin, dan membina. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi untuk menjelaskan gejala/ kejadian apa saja yang ada di sekitar. Unsur keilmuan merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan tertentu, dan unsure dari seni nya adalah pemakaian pengetahuan tersebut pada satu situasi tertentu. Jadi bisa diambil kesimpulan, manajemen adalah kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebuah perusahaan/ badan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk dapat mencapai tujuan, maka diperlukan sarana atau alat manajemen yaitu sebagai berikut :
1. Man (Manusia)
2. Money (Uang)
3. Materials (Bahan-Bahan)
4. Machines (Mesin)
5. Methods (Cara)
6. Markets (Pasar)
Dalam usaha mencapai tujuan, perusahaan melakukan berbagai macam kegiatan/proses mengenai perusahaan. Tujuan nya adalah untuk mendapaykan laba yang maksimum. Agar tujuan itu dapat terlaksana secara efisien dan efektif, kegiatan yang ada di perusahaan perlu diatur secara baik dan benar. Pengaturan proses perusahaan dalam pengertian keseluruhan, dikenal sebagai usaha atau fungsi manajemen.
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan. Pada dasarnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan, yang merupakan dasar kegiatan/tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang.
2. Pengarahan (Directing)
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan usaha memberi bimbingan, arahan, dan saran saran kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Dimaksudkan agar tugas itu dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan tujan bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharuskan bisa berkomunikasi, memberikan saran, berpikir secara tanggap dan kreatif serta memberikan stimulasi kepada karyawannya. Dengan demikian, kegiatan pengarahan banyak menyangkut masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi(bawahan).
3. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah pembagian tugas yang akan dikerjakan, dan pengembangan struktur organisasi atau struktur perusahaan yang sesuai, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Pengkoordinasian (Coordinating)
Dalam organisasi, sering terjadi beda pendapat antar anggota, padahal suatu organisasi disusun untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang akhirnya dapat menimbulkan keegoisan antar anggota. Oleh karena itu, berbagai macam pendapat perlu disatukan agar tercipta suasana harmonis antar anggota dalam suatu tindakan koordinasi, yang akan menuju ke tujuan bersama.
Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, pimpinan harus mengusahakan hal-hal sebagai berikut :
a. Lingkungan organisasi turut mendukung tugas tersebut,
b. Penerapan prinsip-prinsip koordinasi pada setiap anggota organisasi.

5. Pengendalian atau Pengawasan (Controlling)

Fungsi terakhir dari manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan adalah fungsi pengendalian atau pengawasan. Pengendalian merupakan kegiatan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Fungsi pengendalian pada umumnya meliputi :
a. Menbuat standar perencanaan
b. Menyusun jadwal kerja (work schedule)
c. Mengawasi pelaksanaan kerja
d. Melakukan tindakan perbaikan

6. Pengevaluasian (Evaluating)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang pemipin dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkan nya sebelum masalah itu menjadi meluas.



Kesimpulan :
Manajemen merupakan salah satu ilmu ekonomi yang apabila tidak digunakan di dalam kehidupan sehari hari, maka kita akan mendapat kesulitan dalam merencanakan dan menyusun sesuatu.


Sumber : Buku tuntunan 2009/2010 , pengantar teori makroekonomi , Akuntansi intermediate jilid 2 , akuntansi di Indonesia buku 1.

Biodata Rio Saputra 26210009 (1EB15)

Riwayat Singkat
Rio Saputra 26210009 (1EB15)

Hello, perkenalkan nama saya Rio Saputra. Saya lahir pada tanggal 25 Januari 1993 di sebuah desa kecil yang terletak di dusun penyandingan, kecamatan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Saya dilahirkan dari pasangan Ali Hanafiah dan Selfiati. Saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Abang saya yang pertama bernama Randy Dedi Viansyah dah abang saya yang kedua bernama Rendy Dedi Viansyah. Sekarang saya bertempat tinggal di RT002/003 No;35 kelurahan Rawa Buaya, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Tahun 1998, saya memulai pendidikan saya yang pertama di SDN Rawa Buaya 03 Pagi. Kelas 2 sampai kelas 5, alhamdulillah saya meraih ranking pertama tiap semester nya. Pada saat duduk di kelas 4, saya masuk di ekskul pramuka dan tak lama kemudian, saya dipilih menjadi ketua regu di kelompok regu saya yang bernama “Kuda Laut”. Dan alhamdulillah pada saat lomba pramuka SD se-cengkareng, kelompok saya mendapat juara kedua. Tahun 2004 lulus SD, saya masuk ke SMP Negeri 264 Jakarta. Saat SMP saya tidak mengikuti ekskul apapun, akan tetapi saya masuk sebagai pengurus OSIS angkatan 2005/2006 sebagai ketua sekbid Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat saya naik kelas 9, saya mewakili sekolah saya dalam pemilihan Siswa Berprestasi se-Jakarta Barat yang diadakan di Cipayung. Walaupun saya tak menjadi juaranya, namun ada kebanggaan tersendiri untuk saya mewakili SMP saya dakam lomba siswa berprestasi. Tahun 2007 saya lulus SMP, saya diterima di SMA Negeri 96 Jakarta. Walaupun itu bukan SMA impian saya sewaktu SMP, namun saya coba jalani tanpa beban dan alhamdulillah saya mulai nyaman di SMA 96. Di 96 Saya mengikuti ekskul Paduan Suara dan Band. Dan juga aktif sebagai pengurus OSIS angkatan 2008/2009 sebagai Koordinator sekbid Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi. Di sekbid itu saya ditunjuk sebagai ketua Pensi pada tahun 2009.
Dari SD sampai SMA saya tidak akan melupakan kenangan selama bersekolah disana, baik suka maupun duka. Saat lulus SMA, saya berkeinginan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), tapi tuhan berkehendak lain. Saya akhirnya memilih Universitas Gunadarma dengan jalur beasiswa. Walupun sedikit kecewa karena gagal tes masuk STAN, kekecewaan itu hilang karena saya akhirnya berkuliah di Universitas Swasta terbaik di Indonesia. Masuk gunadarma, saya memilih Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Mudah mudahan Gunadarma bisa mewujudkan cita cita saya sebagai akuntan dan lulus dengan IP yang memuaskan agar keluarga saya bangga dan senang kepada saya. Amiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb